Pedoman Pengelolaan Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
No	Peraturan	Perihal
1	UU No. 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara
2	UU No. 1 Tahun 2004	Tentang Perbendaharaan Negara
3	UU No 15 Tahun 2004	Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
4	PP No 24 Tahun 2005	Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
5	PP NO 8 TAHUN 2006	Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6	Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008	Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
7	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
8	Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011	Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
9	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010	Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
10	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010	Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
11	Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011	Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
12	Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009	Tentang Perencanaan Kas

PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN KEPEPGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
No	Peraturan	Perihal
1	UU No. 5 Tahun 2014	Tentang Aparatur Sipil Negara
2	UU No. 20 Tahun 2023	Tentang Aparatur Sipil Negara
3	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980	Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil
4	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980	Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
5	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976	Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
6	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977	Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
7	Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974	Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
8	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975	Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil
9	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979	Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
10	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979	Tentang Daftar Riwayat Hidup
11	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980	Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
12	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976	Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
13	Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008	Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
14	Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010	Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
15	Keputusan KMA, Nomor: 71/KMA/SK/III/2018	Pembentukan kelompok kerja penyusunan kebijakan mahkamah agung tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
16	Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010	Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
17	Keputusan KMA, Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018	Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
18	Keputusan KMA, Nomor: 122/KMA/SK/VII/2018	Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan
19	SK KMA No. 1-144 Tahun 2011	Pedoman pelayanan informasi di Pengadilan.
20	SK. WKMA Non Yudisial No. 01 Tahun 2009	Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI