Pedoman Pengelolaan Bagian Umum dan Keuangan

PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM
No	Peraturan	Perihal
1	UU No. 1 Tahun 1971	Tentang Pokok Pokok Kearsipan
2	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002	Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3	PP No. 38 Tahun 2008	Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
4	Perpres No. 70 Tahun 2012	Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
5	Permenkeu No. 96/PMK.06/2007	Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN
6	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
7	Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008	Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
8	PMK No. 138/PMK.06/2010	Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara
9	PMK No. 33/PMK.06/2012	Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
10	PMK No. 244/PMK.06/2012	Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN
11	Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012	Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
12	Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007	Tentang Memberlakukan Buku I
13	Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004	Tentang Pedoman Kearsipan
14	Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001	Tentang Sewa Rumah Negara

PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN KEUANGAN
No	Peraturan	Perihal
1	UU No 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara
2	UU No 1 Tahun 2004	Tentang Perbendaharaan Negara
3	UU No 15 Tahun 2004	Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
4	UU No 62 Tahun 2024	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
5	PP No 24 Tahun 2005	Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
6	PP NO 8 TAHUN 2006	Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7	Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008	Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
8	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
9	Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011	Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
10	Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011	Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
11	Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012	Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
12	Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014	Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014
13	Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005	Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
14	Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007	Tentang Tentang Bagan Akun Standar
15	Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011	Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
16	Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009	Tentang Perencanaan Kas
17	Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012	Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga
18	Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007	Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
19	Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007	Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011
20	Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008	Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
21	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005	Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
22	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005	Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
23	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010	Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
24	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010	Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
25	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011	Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
26	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010	Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
27	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011	Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
28	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
29	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011	Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
30	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010	Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
31	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
32	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013	Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya
33	Peraturan Menteri Keuangan RI no. 39 Tahun 2024	Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025