Loading…

Pedoman Pengelolaan Organisasi dan Administrasi Pengadilan


No Peraturan Perihal
1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
2 Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi
Peraturan Menpan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tata Laksana
Peraturan Menpan Nomor 135 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP
Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
PERMA Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
 9 PERMA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
 10 PERMA Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan


Survei Kepuasan Masyarakat
Sangat Baik

3,67

91.64%
Survei Persepsi Anti Korupsi
Sangat Baik

3,77

94.14%
Statistik Pengunjung

258604

Pengunjung hari ini
64
Pengunjung online
1
Hits hari ini
235
Total pengunjung
100520
Total hits
258604

MOTTO PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

integritas, transparan, Akuntabel, Netral