Banjarbaru, Kamis 01 Oktober 2026

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta mengoptimalkan sistem administrasi dan pengelolaan arsip di era digital, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berpartisipasi aktif dalam kegiatan "Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia". Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom Meeting dan diikuti oleh berbagai satuan kerja di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dari perwakilan PTTUN Banjarmasin, kegiatan strategis ini dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Bapak Setiady Azhar, S.Kom., M.M. dan turut didampingi oleh tim Pelaksana Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga untuk Pengelolaan Arsip instansi, yaitu Bapak Rifki Firsada, Bapak Darmaji dan Bapak Aditya Arisaputra.

Mengacu pada materi referensi yang disampaikan bahwa SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) merupakan aplikasi umum pertama yang ditetapkan secara resmi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Aplikasi ini diluncurkan salah satunya untuk menjamin hak masyarakat dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi, peserta sosialisasi diperkenalkan dengan ekosistem SRIKANDI versi 3.1. Versi terbaru ini membawa lebih dari 22 fitur baru yang berfokus pada efisiensi dan fleksibilitas. Beberapa peningkatan utama pada versi 3.1 tersebut meliputi:

• Peningkatan fungsionalitas naskah dinas dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) seperti fitur unggah naskah dalam format PDF dan unggah e-Meterai.
• Peningkatan sisi manajemen pengguna dan keamanan, termasuk aktivasi sistem keamanan Multi-Factor Authentication (MFA) saat login.
• Peningkatan pada tata naskah dinas, penataan kearsipan, hingga fitur penyusutan arsip.

Penggunaan aplikasi ini dinilai sangat terstruktur karena sistem memetakan fitur berdasarkan hak akses dan peran (role) pengguna secara spesifik. Peran tersebut terbagi mulai dari Admin Nasional, Admin Instansi/Satker, Unit Kearsipan, TU/Sekretaris, Pencatat Surat, Unit Pengolah, hingga level User reguler.

Di samping itu, peserta turut mendapatkan bimbingan teknis mengenai alur penciptaan arsip yang efisien. Tahapan ini dimulai dari registrasi naskah masuk dan keluar, pembuatan draf, verifikasi naskah, penyematan TTE, hingga naskah terkirim. Selain alur persuratan, ditekankan pula tata cara pemberkasan arsip aktif, di mana pemberkasan dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: berdasarkan aktivitas/masalah/kegiatan (Rubrik), kesamaan jenis/bentuk (Series), dan kesamaan urusan (Dosier). Sosialisasi ini disampaikan sebagai langkah awal dalam implementasi di lingkungan Mahkamah Agung, yang selanjutnya akan menunggu arahan dan petunjuk dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan pemberlakukan aplikasi ini.

Melalui pelaksanaan sosialisasi secara virtual ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk mempercepat transformasi digital dengan penerapan arsip yang tertata secara aman yang diharapkan dapat memperkuat kinerja birokrasi.