Penguatan dan percepatan Kualitas layanan status, pemberhentian, dan Hak Kepegawaian ASN oleh BKN dan Taspen Jakarta

Banjarbaru, Selasa, 21 Juli 2026
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Banjarmasin mengikuti kegiatan Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Senin (21/7/2026). Kegiatan ini diikuti secara daring oleh Kabag Perencanaan dan Kepegawain, Kasubag Kepegawaian dan Teknologi Informasi dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PTTUN Banjarmasin sebagai upaya meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan terbaru di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada sesi pembinaan, Direktorat Status dan Pemberhentian ASN BKN menyampaikan berbagai kebijakan strategis yang mendukung pengembangan karier ASN serta peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian. Beberapa kebijakan yang menjadi perhatian meliputi kemudahan pencantuman gelar akademik dan gelar profesi, penambahan periodisasi kenaikan pangkat menjadi dua belas kali dalam satu tahun, implementasi Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO), penerapan e-Kinerja harian, serta percepatan pembangunan manajemen talenta ASN berbasis sistem merit dan teknologi digital.
Selain itu, peserta memperoleh penjelasan mengenai layanan status kepegawaian melalui Sistem Informasi ASN (SIASN), meliputi perbaikan nama dan elemen NIP, Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN), pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari satu tahun, pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara, serta penetapan meninggal dunia dalam tugas. Materi tersebut juga menjelaskan persyaratan administrasi, dasar hukum, dan mekanisme pelayanan untuk setiap jenis layanan sehingga dapat diterapkan secara tepat oleh instansi.

Pada kesempatan tersebut, BKN juga memaparkan kondisi layanan kepegawaian di lingkungan Mahkamah Agung berdasarkan data Dashboard SIASN per Juli 2026, termasuk capaian penyelesaian usulan pensiun, layanan status, serta penyelesaian disparitas data. Informasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan kualitas dan akurasi data kepegawaian.

Melalui kegiatan pembinaan ini, diharapkan seluruh pengelola kepegawaian di lingkungan Mahkamah Agung semakin memahami ketentuan terbaru di bidang manajemen ASN, sehingga proses pelayanan administrasi kepegawaian dapat dilaksanakan secara lebih cepat, tepat, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.